-Fenomena “Local Bossism” Dan Kegagalan Partai Politik-

-Fenomena “Local Bossism” dan Kegagalan Partai Politik-

Oleh: Nofia Fitri (INSPESIA Researcher)

Pada dasarnya aku bukan tipikal "student" yang begitu tertarik dengan riset-riset tentang Desentralisasi dan bagaimana implementasi otonomi daerah itu sendiri di Indonesia. Apalagi faktanya di negeri ini, memberikan kewenangan kepada daerah justru memperbesar potensi korupsi dan authority para penguasa-penguasa lokal, ditambah lagi bargaining antar Partai dengan para pemilik modal yang birahi terhadap kekuasaan Politik.

Artikel berikut adalah sedikit pandangan ku tentang apa yang terjadi di Banten dan Fenomena Local Bossism.

Alhamdulillah artikel ini cukup mendapat apresiasi dari Dosen ku Ibu Riaty Rafiudin Ph.D, tapi bukan pada penyajian analisisnya, karena jujur metode pengumpulan data melalui kepustakaan tidaklah cukup menjawab permasalahan yang diangkat. Namun teknik penulisan dan gaya bahasa yang dipakai yang menampillkan orisinalitas seorang penulis akademis.

Thanks God, sedikit semangat untuk mengembalikan produktivitas seorang Penulis (baca: Peneliti) ditahun 2018.

Semoga bermanfaat kawan-kawan! ;)

http://nofiafitri.id/fenomena-local-bossism-dan-kegagalan-partai-politik/.html

Menjejaki Sistem Cybersecurity Pemerintah Indonesia Terpusat

LatarBelakang

Cybersecurity menjadi isu yang nyaris mencuri perhatian publik dan semua kalangan dari berbagai latar belakang, khususnya ditengah-tengah mencuatnya isu penyadapan baru-baru ini. Kelemahan-kelemahan Pemerintah Indonesia di level cybersecurity pun menjadi sorotan dunia, baik di lingkungan regional maupun global. Pemerintah Indonesia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pihak negara Penyerang dalam hal kelemahan sistem yang berhasil di exploitasi tanpa pertanggungjawaban diplomatik dalam isu penyadapan misalnya, melainkan juga harus mengoreksi sistem keamanan negara itu sendiri.

Banyak kritik bermunculan dari berbagai kalangan, khususnya peneliti-peneliti Cyber Security asing terkait sistem keamanan siber Indonesia, diantaranya yaitu kurang sinerginya kerja lembaga-lembaga atau think-tank Pemerintah di bidang keamanan siber dalam fungsi-fungsinya. Mengutip pernyataan Kathleen Rustici[i]:

“Indonesia faces numerous challenges in developing its Cybersecurity capabilities, including coordinating across a large and difuse government. Currently, the government has no coordinated strategy for cybersecurity.... “

Kemudian, mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang mengkaji isu-isu Cybersecurity Indonesia, diantaranya:

“As Indonesia continues to develop rapidly and increase its cyber dependency in the process, the country will become more vulnerable toa growing number of sopisthicated threats, some of which may be politically motivated, hence Indonesia must put cybersecurity into a wider societal context and make necessary preparation to meet this challenge.”[ii]

Dengan demikian, diantara yang menjadi kebutuhan dalam upaya meningkatkan Sistem Keamanan Sistem Siber Indonesia adalah merespon inisiasi-inisiatif yang masuk dari berbagai pihak tersebut.

Diantaranya persoalan penting terkait sistem keamanan siber negara ini, yang dapat dirangkum adalah: pertama,lemahnya regulasi-regulasi Pemerintah dalam pengaturan cybersecurity, serta payung kebijakan terkait peningkatan sistem keamanan siber yang belum berdiri atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang bekerja di bidang keamanan itu sendiri. Persoalan kedua adalah tingkat kesadaran publik tentang pentingnya menjaga Keamanan Siber sebagai kebutuhan bersama dan tanggung jawab berbagai pihak. Persoalan terakhir, yang sangat penting sebagaimana dipaparkan sebelumnya adalah lemahnya kordinasi antara lembaga-lembaga keamanan negara yang terlibat dalam tanggungjawab Cybersecurity Indonesia.

Solusi Infrastruktur IT yang Terpusat

Melihat kebutuhan akan kerjasama sistem keamanan yang lebih terkordinasi tersebut, adapun upaya yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan insfrastruktur IT yang terpusat, dimana pengelolaan-pengelolaan sistem dimasing-masing lembaga pemerintahan diatur oleh pemegang otoritas khusus. Lembaga ini kemudian berfungsi mengawasi seluruh jaringan internet pemerintah yang sebelumnya terpisah karena kebijakan masing-masing lembaga pemerintahan.

Ketika sebuah sistem keamanan ciber dibangun dibawah kordinasi Pemerintah atau secara terpusat, seluruh penyelenggara keamanan di tingkat lembaga-lembaga pemerintahan seperti kementrian, lembaga-lembaga militer dan lembaga-lembaga non-government –yang ter’hired- yang terlibat di dalam penyelenggaraan sistem keamanan cybersecurity tersebut harus berkordinasi dalam satu ruang kerja dibawah kendali pemerintah. Model sistem keamanan ciber terpusat sudah menjadi perhatian banyak kalangan dan diterapkan dibeberapa negara di dunia, seperti China dan Amerika Serikat.

Bagan dibawah ini adalah model akuisisi sistem keamanan siber yang diterapkan di Amerika Serikat:[iii]

Menghadapi ancaman-ancaman cybersecurity Indonesia kedepan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, serta indikasi Pemerintah itu sendiri menjadi target atau sasaran dari kepentingan-kepentingan lewat dunia maya, Pemerintah sudah seharusnya merumuskan suatu bentuk sistem keamanan cyber yang memperhatikan pentingnya lembaga-lembaga Pemerintahan bekerja dibawah kendali keamanan terpusat. Dengan demikian, membangun infrastruktur IT negara yang terkordinasi atau terpusat, akan lebih mempermudah Pemerintah dalam melakukan pengawasan serta mencari solusi persoalan-persoalan keamanan cyber dimasa datang.

[i]Kathleen Rustici, Indonesia’s Cybersecurity: An Opportunity for Deeper Cooperation, November 26, 2013, Center for Strategic and International Studies.

[ii]“Making the Cybersecurity Challenge in Indonesia: An Executive Summary”, DAKA Advisory, March, 2013.

[iii]Rita Creel, “Assuring Software System Security: Life Cycle Considerations for Government Acquisitions”, June 2007, Curnegie Mellon University, sources: https://buildsecurityin.us-cert.gov/articles/best-practices/acquisition/assuring-software-systems-security---life-cycle-considerations-government-acquisitions

-Fenomena “Local Bossism” Dan Kegagalan Partai Politik-

More Posts from Nofiafitri and Others

Menjejaki Sistem Cybersecurity Pemerintah Indonesia Terpusat

Solusi Infrastruktur IT yang Terpusat